Bawaslu Kabupaten Sukamara Ikuti Rapat Konsolidasi Pelaporan Uji Petik dan Persiapan Pengawasan PDPB Triwulan III se-Kalimantan Tengah

Sukamara, 24 September 2026 – Bawaslu Kabupaten Sukamara mengikuti Rapat Konsolidasi Pelaporan Uji Petik dan Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (24/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi dan konsolidasi antarjajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan uji petik serta mempersiapkan langkah-langkah pengawasan PDPB pada Triwulan III Tahun 2026.

Melalui rapat konsolidasi tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota membahas pelaporan hasil uji petik sebagai salah satu upaya untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil uji petik menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data serta menentukan langkah pengawasan dan tindak lanjut yang diperlukan.

Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan rapat konsolidasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarjajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan pengawasan PDPB. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan hasil uji petik, mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih, serta mempersiapkan strategi pengawasan yang lebih terarah dan efektif pada Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan PDPB merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara jajaran pengawas pemilu diperlukan untuk memastikan setiap potensi kerawanan dalam proses pemutakhiran data pemilih dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Sukamara berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan pengawasan PDPB melalui koordinasi, pencermatan data, pelaporan hasil pengawasan, serta langkah-langkah pencegahan terhadap potensi ketidaksesuaian data pemilih. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya data pemilih yang berkualitas sebagai salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.